Facebook BPMD Kalimantan Utara
Selamat datang di BPMD Prov. Kalimantan Utara

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

  1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan
    1. Kebijakan
      1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi
      2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
    2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
      1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
      2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
      3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
      4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
    3. Pengembangan Desa dan Kelurahan
      1. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi.
      2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.
      3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.
      4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.
    4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
      1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi
      2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala provinsi.
      3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi.
    5. Keuangan dan Aset Desa
      1. Keuangan Aset Desa
  2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
    1. Kebijakan
      1. Penetapan Kebijakan skala provinsi
      2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi skala provinsi
    2. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
      1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi
      2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
      3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi.
    3. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
      1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.
    4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
      1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.
    5. Pelatihan masyarakat
      1. Koordinasi dan fasilitasi Pelatihan masyarakat skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi pelatihan masyarakat skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan masyarakat skala provinsi
    6. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
      1. Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif masyarakat skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif masyarakat skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif masyarakat skala provinsi.
    7. Peningkatan Peran Masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
      1. Koordinasi dan fasilitasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan raung kawasan perdesaan skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi Peningkatan Peran Masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan raung kawasan perdesaan skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Peran Masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan raung kawasan perdesaan skala provinsi
  3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
    1. Kebijakan
      1. Penetapan Kebiajakn skala provinsi
      2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat skala provinsi
    2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara
      1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.
    3. Pemberdayaan Perempuan
      1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
    4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
      1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PKK skala provinsi.
    5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
      1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.
    6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja
      1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.
  4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
    1. Kebijakan
      1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.
      2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi.
    2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin
      1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.
    3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat
      1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.
      3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi
    4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan
      1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.
    5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat
      1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
      3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
    6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
      1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.
  5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
    1. Kebijakan
      1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.
      2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi.
    2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan
      1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.
      2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.
    3. Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan Pesisir Pedesaan
      1. Koordinasi dan fasilitasi pemanfataan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.
      2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan lahan dan peisisr di pedesaan skala provinsi.
    4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan
      1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.
      2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.
    5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna
      1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi.
      2. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.
      3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.
    6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan
      1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.
      2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.
      3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.

Komunikasi