Facebook BPMD Kalimantan Utara
Selamat datang di BPMD Prov. Kalimantan Utara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  1. Pengarus Utamaan Gender (PUG)
    1. Kebijakan
      1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.
      2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
      3. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi
    2. Pengarusutamaan Gender (PUG)
      1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi.
      2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi.
      3. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi.
      4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi.
      5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.
    3. Pelaksanaan PUG
      1. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG) Skala provinsi.
      2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala provinsi.
      3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.
  2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
    1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
      1. Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi
      2. Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
      3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
    2. Perlindungan Perempuan
      1. Penyelengaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
      2. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
      3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi
    3. Perlindungan Anak
      1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
      2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
      3. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi.
      4. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
    4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
      1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
      2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
      3. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi
    5. Data dan Informasi Gender dan Anak
      1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional.
      2. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.
      3. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak
      4. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi.
      5. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi.
      6. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi
      7. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala provinsi

Komunikasi