Facebook BPMD Kalimantan Utara
Selamat datang di BPMD Prov. Kalimantan Utara

Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2016

1. Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam Perpres 54 Tahun 2010 tugas pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh ULP/pejabat pengadaan, sedangkan dalam PBJ desa, tugas pengelolaan pengadaan PBJ desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), baik pengadaan secara swakelola maupun melalu penyedia barang/jasa. Tugas TPK dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa desa meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Tugas TKP secara spesifik sebagai berikut:

  1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  2. Menyusun spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
  3. Melaksanakan pembelian / pengadaan
  4. Memeriksa penawaran
  5. Melakukan negosiasi (tawar menawar)
  6. Menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
  7. Melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
  8. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa
  9. Menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa

Melalui penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta inovasi dalam metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud, diharapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan Desa dan peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi.

Peserta kegiatan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa di Desa berasal unsur Desa dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten

Desa

Bulungan

20 Orang

Nunukan

20 Orang

Malinau

20 Orang

Tanah Tidung

10 Orang

Pendamping BPMD

4 Orang

TOTAL

74 Orang

Sehingga total peserta yang hadir seperti terlampir pada tabel di atas sejumlah yaitu 74 orang yang terdiri dari Sekretaris Desa atau Pejabat yang membidangi.

Kegiatan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan pada Tanggal 08 Maret s/d Tanggal 11 Maret 2016 bertempat di Hotel Galaxy Kota Tarakan.

Narasumber kegiatan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu:

  1. 1 (satu) orang dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa. (Sulistio Agung Prabowo, S.E.)
  2. 1 (satu) orang dari Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jogjakarta yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa. (Fajar Sodiq Irawan, STP, M.A)
  3. 1 (satu) orang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa. (Erwin Sondang S)
  4. 1 (satu) orang dari Biro Layanan Pengadaan Setprov. Kalimantan Utara yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa. (Yori Feriyandi, S.IP)

Keluaran/outputnya kegiatan ini adalah memahami tentang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan peserta juga mendapat sertifikat yang bekerja sama dengan Biro Layanan Pengadaan Setprov. Kalimantan Utara menandakan bahwa telah mengikuti Bimtek Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016.

2. Training Of Trainer (Tot) Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa

Mengingat pentingnya manajemen aset bagi pemerintah Desa, maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Desa untuk melakukan pengelolaan aset/barang milik Desa secara professional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tujuan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menjadi pedoman bagi semuastakeholderyang terkait dengan aset/kekayaan Desa.

Dalam rangka memaksimalkan kapasitas aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltara mengadakan kegiatan Training of Trainer bagi aparatur kabupaten dan kecamatan yang nantinya diharapkan dapat memberikan pelatihan bagi aparatur desa serta melakukan pendampingan.

Peserta kegiatan TOT Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berasal dari unsur Pejabat/Staf dari Kabupaten/Kecamatan yang membidangi Pemerintahan Desa yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan

Asal peserta

Kabupaten

Kecamatan

Kabupaten Bulungan

2 Orang

4 Orang

Kabupaten Malinau

2 Orang

4 Orang

Kabupaten Nunukan

2 Orang

4 Orang

Kabupaten Tana Tidung

2 Orang

4 Orang

Jumlah

8 Orang

16 Orang

Sehingga total peserta kegiatan TOT Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Calon peserta Training Of Trainer diwajibkan membawa Laptop serta dokumen RPJM Desa.

Kegiatan TOT Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dilaksanakan pada Tanggal 19 April s/d Tanggal 24 April 2016 bertempat di Hotel Swiss Bell Tarakan.

Pelatih/Narasumber kegiatan TOT Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yaitu:

  1. Kepala Badan Pemberdayaan Manyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Utara;
  2. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
  3. 2 (dua) orang dari Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
  4. 2 (dua) orang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Keluaran/outputnya kegiatan ini adalah Tersedianya fasilitator atau pelatih dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset desa sejumlah 24 (dua puluh empat) orang.

3. Bimtek Penguatan Kelembagaan Desa

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur mengenai Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

  1. sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
  2. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
  3. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
  4. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik. sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Peserta kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan Desa berasal unsur Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Permusyawaratan Desa dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten

Jumlah

Peserta

Kecamatan

Desa

Bulungan

2 Kecamatan

8 Desa

18 Orang

Nunukan

2 Kecamatan

10 Desa

22 Orang

Malinau

2 Kecamatan

10 Desa

22 Orang

Tanah Tidung

2 Kecamatan

7 Desa

16 Orang

TOTAL

78 Orang

Sehingga total peserta yang hadir seperti terlampir pada tabel di atas sejumlah yaitu 70 orang yang terdiri dari Camat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan Desa dilaksanakan pada Tanggal 23 s.d. 26 Agustus 2016 bertempat di Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor.

Narasumber kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan Desa yaitu:

  1. 2 (dua) orang dari Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
  2. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
  3. Asisten Pemeirntahan dan Kesra Setda Provinsi Kalimantan Utara

Keluaran/outputnya kegiatan ini adalah peserta dapat memahami tentang Tupoksi Pekerjaan masing-masing, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat berkerja sama dalam membangun Desanya serta mengurangi sesilih pahan yang sering terjadi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desanya.

Komunikasi