Facebook BPMD Kalimantan Utara
Selamat datang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalimantan Utara

TANTANGAN DAN PELUANG

Kondisi Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom baru khususnya terhadap pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dihadapkan pada tantangan, antara lain :

  1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut;
  2. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan dan individualistik;
  3. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan social masyarakat;
  4. Kecenderungan heterogenitas sosial masyarakat;
  5. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penggerak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal;
  6. Tutntutan pelayanan yang lebih transparan, responsive, konsisten dan akuntabel;
  7. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

Adapun peluang yang mendukung terwujudnya Renstra dalam kurun waktu lima tahun antara lain :

  1. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat;
  2. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib provinsi;
  3. Adanya komitmen Pemerintah Pusat terhadap program pembangunan di kawasan perbatasan;
  4. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPJMD 2016-2021.

Komunikasi