Facebook BPMD Kalimantan Utara
Selamat datang di BPMD Prov. Kalimantan Utara

Urusan Keluarga Berencana

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

  1. Kebijakan
    1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.
    2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi skala provinsi
  2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
    1. Kebijakan dan pelaksanaan Jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
    2. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala provinsi.
    3. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.
    4. Pemberian dukungan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.
    5. Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi
    6. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi.
    7. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi
  3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
    1. Kebijakan dan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi.
    2. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.
    3. Pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi
    4. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi
    5. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.
    6. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala provinsi.
  4. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
    1. Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
    2. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi
    3. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi
    4. Pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.
  5. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
    1. Kebijakan dan pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.
    2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi
    3. Pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.
    4. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
  6. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
    1. Kebijakan dan pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
    2. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi.
    3. Fasilitasi operasional advokasi dan KIE skala provinsi.
    4. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional.
    5. Pengelolaan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi
  7. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
    1. Kebijakan dan Pelaksanaan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
    2. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.
    3. Fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.
    4. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi
    5. Pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.
  8. Keserasian Kebijakan Kependudukan
    1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan kependudukan
    2. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.
    3. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi.
    4. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi
  9. Pembinaan
    1. Kebijakan dan pelakasanaan Pembinaan
    2. Dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

Komunikasi